Informasi perkembangan inflasi tersebut dapat kita baca di media massa pada setiap awal bulan, karena data itu dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal satu, setiap bulan. Selain perkembangan inflasi, BPS juga merilis informasi perkembangan ekspor/impor, perkembangan pariwisata, perkembangan nilai tukar petani, serta harga grosir.
Sekilas, informasi itu tidak memberi dampak yang secara langsung dirasakan masyarakat luas. Angka-angka itu seolah bersifat eksklusif, hanya kalangan tertentu yang bisa memahami. Namun masyarakat pedesaan, khususnya petani akan merasakan manfaat langsung, manakala informasinya menyangkut perkembangan harga gabah, harga cabai, harga ternak, secara rinci mengenai harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako).
Secara umum, seluruh informasi dari BPS sangat dibutuhkan semua pihak, terlebih di level para pengambil kebijakan di Republik tercinta ini. Mungkin bukan data yang bersifat bulanan, tetapi biasanya data tahunan serta perkembangannya dari tahun ke tahun. Meski tidak menggambarkan 100 persen kondisi yang sebenarnya, tetapi data yang merupakan hasil survey jajaran birokrasi BPS ini dapat dipertanggungjawabkan dan bisa dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Pasalnya, data yang dirilis merupakan hasil survey lapangan, dari pasar-pasar hampir di seluruh kota di tanah air, yang merepresentasikan kondisi riil di lapangan.
Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan, pihaknya memiliki pegawai hingga ke tingkat kecamatan, yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi serta perangkat computer atau laptop. Mereka secara rutin melakukan survey ke lapangan, untuk mendapatkan data riil di daerah tempat dia bekerja. Informasi itu selanjutnya dikirim ke kabupaten, diolah, dikirim lagi ke provinsi, diolah lagi dan selanjutnya dikompilasi di Jakarta menjadi sebuah data BPS.
Meski survey selalu dilakukan sampai ke lapangan, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk data, toh masih ada beberapa kalangan yang terkadang tidak percaya dengan data BPS itu. Bahkan, di awal tahun 2011, sejumlah kalangan menganggap BPS telah melakukan kebohongan public, terkait dengan akurasi data BPS.
Dia mengaku juga, dari survey kepuasan pelanggan pada tahun 2010 yang dilakukan Ernst & Young, menyatakan bahwa tingkat ketidakpuasan responden masih cukup tinggi, yakni 65%. Keluhan antara lain terkait dengan kualitas produk, seperti akurasi data, kejelasan konsep dan difinisi, kejelasan informasi, independensi, dan kualitas data pelayanan, baik kemutakhiran data maupun kemudahan akses.
Menurut Suryamin, tuntutan itu hanya bisa dipenuhi melalui perubahan budaya kerja dan pola pikir dari seluruh insan BPS, mulai dari pimpinan hingga jajaran staf paling bawah.
Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, BPS memiliki visi untuk menjadi pelopor data statistic terpercaya untuk semua. Untuk mencapai visi itu, telah dirumuskan misi-misinya.
Pertama, memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistic untuk penyelenggaraan statisttik yang efektif dan efisien. Kedua, menciptakan insan statistic yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstastikan Indonesia.
Ketiga, meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistic yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistic. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistic bagi semua pihak. Kelima, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistic yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka system statistic nasional (SSN) yang efektif dan efisien.
Dalam reformasi birokrasi, BPS juga menetapkan empat quick wins, yakni peningkatan kualitas pelanggan, penyempurnaan pelayanan statistic melalui e-service, pusat pelayanan statistic terpadu, dan advanced release calendar. Namun setelah dikaji, akhirnya quick wins yang dipilih program yang dapat diselesaikan dalam waktu 6- 12 bulan, yakni e-services, dengan menambahkan beberapa kegiatan dari program lainnya.
BPS merupakan enam terbaik desk assessment terhadap dokumen usulan reformasi birokrasi, road map RB BPS, dan semua lampiran yang dibutuhkan dalam pengajuan reformasi ke Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Dalam uji petik di BPS Pusat tanggal 7 November, handkey/finger print yang sudah diterapkan sejak tahun 2000.
Kepala BPS mengungkapkan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, dibutuhkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang handal. Awal tahun 2011, BPS menggebrak dengan press release menggunakan video conference (vicon).
Di lapangan, semua Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dilengkapi dengan laptop untuk mempermudah dalam melakukan pendataan di lapangan. Pengembangan SDM BPS, lanjut pria kelahiran Garut tanggal 5 Agustus 1956 ini, dilakukan antara lain dengan program one man one PC. “Program ini, hingga tahun 2012 masih berlanjut, khususnya untuk BPS daerah,” ujarnya.
Ditambahkan, tahun ini akan dilakukan dengan penggunaan tabletpersonal computer, terutama untuk survey indeks harga konsumen, sehingga fisik questioner tidak dibutuhkan lagi, dan dengan cepat bisa mengevaluasi hasil pendataan.
Menurut Doktor lulusan University of The Philipine Los Banos ini, tahun 2012 ini pihaknya tengah mempersiapkan kerja besar, menjelang sensus pertanian pada tahun 2013 mendatang. “Tahun ini kami merancang jaringan komunikasi yang tidak hanya menghubungkan BPS pusat dengan BPS provinsi, tetapi sampai ke kabupaten/kota.***
Sumber : menpan.
Semoga Bermanfaat.
HAVE FUN.
Tag :
Artikel Statistik
0 Komentar untuk "Obsesi BPS Mewujudkan Data Statistik Berkualitas"
Silahkan tinggalkan komentar, kritik, maupun saran dari sobat blogger tentang apa yang sobat rasakan setelah mengunjungi blog ini.